Bengkulu Utara, GC – Dihari yang kedua. Komisi 3 DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, gas full melanjutkan hearing pembahasan RAPBD 2023 dengan mitra kerjanya. Sebab, hearing tersebut ternyata dijadwalkan hanya sebatas tiga hari. Mulai dari hari Kamis hingga hari Sabtu tanggal 26 November 2022.
Dari pantauan media ini, terlihat ada beberapa SKPD yang mengikuti rapat kerja atau hearing dalam ruang komisi 3 DPRD Bengkulu Utara dengan agenda pembahasan RAPBD 2023 tersebut. Diantaranya, Bapelitbangda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, serta Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD).
Hearing RAPBD 2023 di hari kedua ini, rapat masih tetap dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPRD Bengkulu Utara Pitra Martin, yang diikuti para anggotannya.
“Sesuai aturan dan mekanisme yang telah ditentukan, pokoknya kita tetap konsisten mengikuti tahapan rapat kerja pembahasan RAPBD 2023 ini,” ujar Pitra Martin.
Menariknya lagi, dalam hearing Kepala BPBD Kabupaten Bengkulu Utara, Eka Hendriyadi, mengaku dalam KUA PPAS dan RKA yang ia terima, ternyata ada selisih anggaran. Atas hal tersebut, Komisi 3 meminta agar Bupati mengevaluasi TAPD yang dinilai tidak cermat dalam penyusunan anggaran.
“Setelah pihak kami menerima KUA PPAS dan RKA, ternyata ada selisih nilai anggaran sebesar Rp 200 juta. Sebab, Dalam KUA PPAS nilainya Rp 3 Miliar. Sedangkan di dalam RKA Rp 2,8 Miliar,” pungkas EKA dengan suara yang cukup lantang di ruang Komisi 3 gedung DPRD Bengkulu Utara. (Ben/ADV)
