Garuda Citizen – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) menyetujui Raperda inisiatif tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Persetujuan tersebut di sampaikan oleh seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna internal yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara, SH didampingi Wakil Ketua II Herliyanto, dalam agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD di ruang sidang istimewa lantai dua Gedung DPRD setempat.
Dalam penyampaian 7 fraksi- fraksi DPRD Bengkulu Utara, ternyata semuanya menyetujui pembahasan tentang rancangan raperda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin untuk di bahas dan dirapat paripunakan untuk dijadikan Peraturan daerah (Perda).
Namun dalam pandangan Umum Fraksi- fraksi DPRD ada berberapa catatan yag disampaikannya, seperti yang disampaikan oleh Edi Putra selaku juru bicara dari fraksi PAN.
Dalam pandangan Fraksi PAN, Edi Putra menjelaskan, dirinya berharap agar penyelenggaran bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum, nantinya memang benar benar merupakan upaya untuk mewujudkan hak – hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hakl warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.
“Harapan kita, dengan adanya Perda ini nantinya, diharapkan masyarakat miskin yang mencari keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945,” Jelas Edi Putra.
Dengan disetujuinya racangan peraturan daerah ini menjadi Peraturan Daerah, maka kepada perangkat daerah yang terkait dengan peraturan daerah ini, agar segera melakukan langkah-langkah konkrit sesuai proses dan mekanisme berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pungkas Edi Putra. (Ben/ADV)
