Bengkulu Utara, GC – Hearing pembahasan APBD Perubahan tahun 2020 di tingkat komisi – komisi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, tampaknya dilaksanakan dengan serius. Bahkan, sejumlah anggota Komisi tak segan-segan menunda dan menolak hearing pembahasan dengan OPD selaku mitra kerja jika tidak dilengkapi dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Wakil ketua II DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Herliyanto Hazadin, dalam hal ini mengatakan, aksi penolakan dan menunda hearing membahas APBD perubahan tahun 2020 tersebut, sebagai bentuk kecewa pihak dewan Komisi kepada pihak OPD lantaran tidak menampilkan RKA. Salah satu yang ditunda oleh komisi II yakni, hearing Komisi II dengan BPKAD.
“Hearing dengan BPKAD kita tunda, karena mereka tidak menunjukkan RKA nya. Hanya menampilkan rangkuman-rangkuman saja kinerja mereka. Kemudian banyak yang ngak jelas, kok kita bahas anggaran dan kinerja untuk APBD Perubahan, tapi yang diberikan hanya rangkuman,” kata Herliyanto Hazadin saat keluar dari ruang komisi II, Senin (21/9/2020).
Transparansi anggaran dalam bentuk RKA, kata Herliyanto, merupakan bagian yang sangat penting untuk pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2020. Karena, tanpa adanya RKA tidak mengetahui program-program yang disusun oleh OPD selaku mitra kerja Komisi. Apa lagi situasinya menjelang Pilkada.
“Tanpa ada RKA bagaimana kita bisa mengetahui program-program yang disusun oleh OPD. Apa lagi saat ini menjelang Pilkada, sehingga program-program yang diajukan para OPD harus jelas peruntukannya,” pungkas Herliyanto.
Sekedar diketahui, pembahasan APBD maupun APBD Perubahan Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana kebiasaan yang sudah lama berjalan. Cenderung dikuasai atau ditentukan saat pembahasan di tingkat badan anggaran (Banggar). Sehingga tidak menutup kemungkinan, kebiasaan tersebut, mengundang banyak politisi baru di DPRD setempat yang kecewa. (Ben)
