Bengkulu Utara, GC – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Herliyanto Hazadin, menyesalkan, jika dari 65 daerah Kabupaten Bengkulu Utara juga ikut terancam penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat lantaran belum melaporkan hasil penyesuaian APBD tahun 2020 terkait pandemi covid-19.
“Kami DPRD sesalkan jika Kabupaten Bengkulu Utara masuk dalam daftar daerah yang DAU nya ditunda dari pusat. Padahal, TAPD pada bulan April lalu menyatakan, soal laporan Realokasi anggaran terkait Covid-19 ke pusat sudah clear semua. Artinya, disini lepas dari deadline,” kata Herliyanto, Senin (11/5/2020) di ruang kerjannya.
Lanjut Politisi Gerindra ini, Seharusnya pihak pemerintah daerah (Pemda) Bengkulu Utara, dapat segera menyampaikan laporan penyesuaian APBD karena sudah jelas sanksinya. Namun, Sepertinya pihak Pemda setempat cenderung sengaja menyepelekan aturan dari pusat tersebut.
Hal itu kata Herliyanto, tidak menutup kemungkinan dilakukan karena takut Publik mengetahui berapa jumlah anggaran sebenarnya yang telah dipangkas, dan berapa persen yang telah dimasukkan kedalam anggaran BTT untuk penanganan Covid-19.
“Kami dari dewan sudah berulangkali mempertanyakan dengan TAPD berapa hasil Final penyesuaian APBD dan mana data penyesuaian APBD tersebut, tapi hingga sekarang belum juga mereka berikan,” terang Herliyanto.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua II DPRD Bengkulu Utara juga Berharap, pihak Pemda pada saat melakukan penyesuaian APBD tahun 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 35/PMK.07/2020 untuk penanganan dampak Covid-19.
“Yang pastinya ditengah mewabahnya virus corona ini, anggaran yang dipangkas itu memang benar-benar untuk masyarakat,” tutup Herliyanto. (Ben)
