Bengkulu Utara, GC – Ditanya sejauh mana keterlibatannya, soal adanya caleg yang berkampanye membagi – bagikan kartu BPJS kepada warga di Desa Air Lakok. Salah satu caleg DPRD Kabupaten Bengkulu Utara berinisial RR, nomor urut 3 dari PDI Perjuangan. Sepertinya tidak mau memberikan penjelasan alias No Comment, terkait persoalan tersebut.
“Maaf saya tidak ingin menjelaskan masalah itu,” ujarnya, Kamis (21/2/2019) ketika dikonfirmasikan oleh media ini di kediamannya.
Disisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara
Syamsul Maarif,S.KM,M.Kes, ketika dihubungi oleh awak media melalui Via Handpone (HP) nya, untuk mempertanyakan persoalan tersebut, juga belum dapat mejelaskan lantaran masih melaksanakan tugas dinas diluar kota.
“Saya lagi Koordinasi Teknis (Rakontek) program kesehatan masyarakat di Bengkulu, coba tanya sama kabid Yankes atau Kasi Jamkes,”terangnya.
Sementara hasil keterangan dari Tugiran, selaku komisioner Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui pesan singkatnya di WhatsApp (WA) mengatakan, karena pihaknya baru sekilas mendapatkan laporan. Maka persoalan ini pihaknya masih dalam proses melakukan investigasi ke lapangan.
“Kita baru sekilas mendapatkan laporannya. Untuk memastikan adanya hal itu, kita minta panwascam Batik Nau melakukan investigasi ke lapangan, agar jelas peristiwa pastinya,”jelas Tugiran.
Sedangkan, menurut tanggapan dari kepala cabang BPJS Arga Makmur Nanang, dengan awak media menuturkan, untuk pembagian kartu BPJS atau kartu KIS bukanlah wewenang pihaknya. Melainkan kewenangan dari pihak Dinas Kesehatan (Dinkes).
Sebab menurut Nanang, soal dikeluarkannya kartu KIS atau BPJS kepada masyarakat, merupakan atas dasar SK Bupati. Karena anggaran yang digunakan untuk jaminan kesehatan masyarakat tersebut, berasal dari APBD dan APBN.
“Masalah Membagikanya dengan masyarakat bukan menjadi kewenangan kami, karena tugas kami hanya sebatas mendistribusikan dengan pihak Dinkes,”beber Nanang. (Ben)
