Bengkulu Utara, GC – Publikasi kegiatan kedewanan menjadi prioritas utama DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Tak tanggung-tanggung, pada tahun 2017 Sekretariat DPRD mengalokasikan anggaran publikasi kegiatan dewan sebesar Rp.1,7 Miliar. Setelah itu di APBD Perubahan 2017, kembali dianggarkan sebesar Rp.830 juta.
Berdasarkan data yang dihimpun, ditahun 2018 anggaran penyebar luasan informasi alias dana publikasi media dalam kegiatan kedewanan tampaknya masih didalam angka Rp.1,7 Miliar dan ditambah lagi sekitar Rp. 300 juta lebih pada APBD perubahan tahun 2018.
Jika kita melihat dari anggaran-anggaran DPRD untuk publikasi media tahun 2017 hingga 2018, artinya setiap tahun DPRD Bengkulu Utara mengalokasikan anggaran publikasi media untuk kegiatan kedewanan mencapai 2 Miliar. Baik itu untuk media cetak, media elektronik maupun media online yang ada di kabupaten Bengkulu Utara.
Namun yang menjadi sebuah pertanyaan saat ini, benarkah anggaran 2 Miliar tersebut disalurkan semua untuk media?…Sementara, media massa yang dapat kucuran dana tersebut hanya 39 media. Ironisnya lagi, sebanyak 39 media tersebut, tampaknya tidak sama ketika menerima kucuran anggaran publikasi yang disalurkan oleh pihak sekretariat DPRD.
Bahkan konon kabarnya, sebanyak 39 media yang telah ada kontrak kerja samanya dengan pihak sekretariat dewan tersebut, hanya mendapatkan sebesar Rp.10 hingga 20 juta pertahun.
“Sepengetahuan saya, kami hanya mendapatkan Rp.10 juta per tahun. Tetapi waktu saya Tanya dengan media yang lain, mereka mendapatkan 20 juta per tahun,” ungkap salah seorang wartawan yang tidak mau disebut media dan namanya, Jum’at (16/11/2018).
Menurutnya, angka Rp 2 Miliar cukup fantastis jika hanya untuk kegiatan publikasi kegiatan kedewanan. Namun, lanjut dia, tidak ada yang tak mungkin jika dana sebesar itu diimbangi dengan optimalisasi fungsi kedewanan. Yang penting semua informasi kegiatan kedewanan bisa tersampaikan ke publik secara massif. (Ben)
Baca : Miliaran Anggaran DPRD Bengkulu Utara Disinyalir Berlumuran KKN
