Bengkulu Utara, GC – Kepala Dinas (Kadis) pekerjaan Umum (PU), kabupaten Bengkulu Utara Ir Maswandi, mengaku hasil Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu, tidak objektif.
Pasalanya, ketika BPK melakukan proses pemeriksaan pada pengadaan gorden di Dinas PU tahun 2015 lalu, dirinya selaku kadis PU tidak pernah dimintai konfirmasi dan hasil yang dilaporkan sangat tendensius dengan tuduhan.
Bahkan, dia juga mengatakan, Hasil Audit BPK tersebut, selain tidak objektif, pihak Tim Auditor BPK Bengkulu juga dinilai tidak Profesional dan transparan saat mempublikasi hasil auditnya.
“Sampai saat ini saya keberatan atas hasil audit BPK terhadap pengadaan hordeng tempo lalu, dan saya menilai auditor BPK sudah tidak Independen lagi dan hasilnya jiga tidak objektif,” Terang Maswandi, Rabu (16/11/2016)
Selain itu, Kadis PU juga menilai, bahwa hasil temuan audit BPK perwakilan Bengkulu yang menyatakan adanya kerugian negara pada pengadaan gorden di Dinas PU tempo lalu itu, tidak lah berdasar.
Karena, menurut Kadis PU, pihaknya pernah meminta kepada tim Auditor BPK dimana toko atau tempat penjual gorden yang harganya sesuai keinginan mereka, malah sampai saat ini pihak BPK tidak ada jawaban dan tak dapat menunjukkannya.
“Saya pernah meminta kepada pihak BPK kemarin, tolong mereka tunjukkan tempat atau toko penjual gorden yang harganya sesuai keinginannya tersebut. Kalau ada saya siap belikan 1 truk, kalau mau pelicin bilang aja, ngak usah berbealat belit,”Kata Maswandi dengan wajah yang geram.
Kadis PU Sampaikan Surat Keberatan Kepada BPK Perwakilan Bengkulu
Lanjut Kadis PU, dengan adanya hasil audit BPK yang carut-marut tersebut. Sehingga dirinya selaku Kadis PU beberapa bulan yang lalu telah menyampaikan surat keberatan ke kantor BPK Bengkulu.
Namun, sangat di sayangkan surat keberatan yang dia sampaikan itu, hingga saat ini belum ada sedikitpun balasannya.
Sedangkan, dalam surat keberatan tersebut, pihak Dinas PU juga meminta kepada tim Auditor BPK, agar mereka dapat menjelaskan dimana dan apa penyebab timbulnya kerugian negara di pengadaan gorden tersebut.
Sehingga, dengan adanya permasalahan ini, Kadis PU Bengkulu Utara sangat berharap kepada Joko widodo selaku Presiden Republik Indonesia, dapat melakukan penegasan atas kinerja para auditor BPK Bengkulu yang dinilai tidak objektif, independen dan transparan.
“Sampai saat ini pihak BPK tidak bisa membuktikan dengan kami soal hasil Audit mereka yang katanya ada kerugian negara pada pengadaan gorden tempo lalu.,” Demikian Penjelasan Maswandi.(BEN)
