Advetorial Daerah Featured

Begini Penjelasan Dokter Tofik Usai Hearing Dengan Komisi 1

Begini Penjelasan Dokter Tofik Usai Hearing Dengan Komisi 1

Garuda Citizen – Dokter spesialis kandungan, Tofik Hidayat, hari ini Jum’at (28/6/2024) angkat bicara menjelaskan terkait penyebab ketidak nyamanan sejumlah dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.

“Terimaksih rekan media, sebenarnya saya sampaikan, bahwa niat kita ini adalah untuk memperbaiki kondisi RSUD Arga Makmur sekarang yang membuat sebagian besar para dokter spesialis berdinas tidak nyaman. Karena, mungkin gaya kepemimpinan yang sangat arogan dan tidak komunikatif, sehingga setiap permasalahn selalu diselesaikan dengan tanpa didasari musyawarah atau mufakat,” terang Dokter Tofik.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Dokter Tofik Hidayat, setelah usai melaksanakan hearing secara tertutup dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, di ruang Komisi Gabungan DPRD setempat.

Selain dari gaya kepimpinan yang arogan dan tidak komunikatif, lanjut dokter Tofik, ketidak nyamanan para dokter spesialis juga disebabkan adanya pemotongan uang jasa medis sebesar 15 persen.

“Kalau masalah pemotongan itu memang ada, dan sudah kita sampaikan dengan para anggota dewan Komisi 1 saat kita rapat tadi ya. Potongan itu yakni, uang jasa medis sebasar 15 persen dari total pendapatan. Kalau masalah sesuai aturan atau tidak, itu kami rasa tidak sesuai ya. Karena dokter tenaga medis diminta turunan memperbaiki kondisi rumah sakit,” beber Dokter Tofik.

Pemotongan 15 Persen Uang Jasa Medis Berdasarkan Hasil rapat ?

Dalam hal persoalan pemotongan uang jasa medis, dokter Tofik juga mengakui, bahwa pemotongan unag jasa medis 15 persen tersebut telah ditetapkan melalui rapat sebelum dilakukan pemotongan.

“Perlu juga rekan rekan media ketahui, pada saat pemotongan itu sebenarnya kita semua iklas, tapi harus ada pertanggungjawaban kan. Iklas waktu itu dalam tada kutif ya, karena dalam rapat ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Sementara, yang menyatakan tidak waktu itu kalah dengan yang menyatakan setuju. Kemudian yang perlu diperhatikan, jangan para dokter saja yang dipotong, tenaga medis yang lain juga seharusnya dipotong. Pemotongan ini sudah berjalan sejak enam kali pencairan,” ungkap Dokter Tofik.

Sementara, Ketua Komisi 1 DPRD Bengkulu Utara, Hasdiansyah, didampingi wakil ketua Komisi 1 Edi Putra beserta sejumlah anggota komisi 1 lainnya, menyampaikan, dalam hal ini pihaknya akan melakukan rapat internal terlebih dahulu. Kemudian, selanjutnya pihak Komisi 1 dalam waktu dekat juga akan menyampaikan rekomendasi haslinya kepada unsur pimpinan agar pimpinan menyampaikan kepada Bupati selaku kepala daerah.

“Tadi pada saat rapat semuanya sudah disampaikan dokter tofik kepada kita, dan semuanya sudah kita ringkas. Untuk menyampaikan rekomendasi terkait hal ini, saya kira secepatnya. Karena ini merupakan catatan kelam bagi pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian, kami sangat berharap, agar Bupati Ir.H.Mian, juga dalam beberapa hari ini secepatnya untuk menyelesaikan persoalan ini, dan kami tidak mau tahu itu,” ujar Hasdiansyah.

Dewan Akan Pelajari Regulasi Terkait Pemotongan 15 Persen

Edi putra selaku Wakil Ketua Komisi 1 juga menyampaikan, terkait persoalan pemotongan uang jasa medis. Pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu soal regulasi aturannya. Apakah itu, sesuai dengan aturan atau tidak.

“Nah yang perlu menjadi catatan kita bersama, pada saat rapat tadi itu para dokter sempat menyampaikan, bahwa mereka akan melakukan aksi mogok kerja jika tidak ada penyelesaian dalam hal ini. Tentu apa yang terjadi ketika para dokter melakukan mogok kerja, apa lagi sebentar lagi RSUD akan melakukan akreditasi. Jadi kalau dokter mogok kerja tentu BPJS tidak akan mau kerja sama lagi. Maka dari itu, kami meminta kepada Bupati agar persoalan ini diselsaikan secepatnya,” tambah  Edi Putra.

“Jadi intinya, jika dalam waktu dekat persoalan ini sudah diselsaikan oleh pihak Pemerintah daerah atau Bupati. Maka untuk apa lagi kami menyampaikan rekomendasi terkait hal ini kalau persoalannya sudah selesai,” demikian Edi Putra. (Ben/ADV)

Related posts

Hasil Sementara Penyesuaian APBD BU TA 2020 Capai Rp 93 M

Beni Irawan

Pengadaan Obat di Dinkes Bengkulu Utara Rp 4,6 M Beraroma Korupsi

Beni Irawan

Perkara Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Jaksa, Ini Penjelasan Kades

Beni Irawan

Leave a Comment

17 − three =