Garuda Citizen – Pansus rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 DPRD Kabupaten Bengkulu Utara (BU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) di ruang komisi gabungan Sekretariat DPRD setempat, Kamis (27/6/2024).
Rapat yang dipimpin oleh salah satu anggota DPRD Bengkulu Utara, dari partai Gerindra, Agus Riyadi, selaku ketua Pansus didampingi sejumlah anggota pansus menyampaikan, agar Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025-2045 dibahas secara komprehensif.
” Ya mengingat RPJPD ini merupakan dokumen yang penting sebagai instrument perencanaan pembangunan daerah yang tentunya menjadi induk bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena disitu ada Rencana Strategis Daerah (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” kata Agus Riyadi.
Sementara, dalam kesempatan ini, Kepala Bappeda Bengkulu Utara, Dr.Doddi Hardinata, S.Sos, didampingi kabag hukum dan dua orang dari Kemenkumham menyampaikan, bahwa Pembagian tugas pada Perangkat Daerah perlu menyesuaikan antara RPJPD, RPJMD, Renstra dan Rencana Kerja (Renja).
”Hal ini kita upayakan guna meningkatkan penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana antara Renja dan RKPD harus sejalan dengan program-program yang diinput di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,” ujar Doddi Hardinata.
Sayangnya, tak begitu lama rapat dimulai, rapat dengan pendapat tersebut untuk sementara diskor lantaran ada agenda pihak DPRD Bengkulu Utara, yang lebih penting. Agenda tersebut yakni, rapat paripurna kata akhir fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 di ruang sidang dewan.
“Karena kami ada agenda melaksanakan rapat paripurna. Sehingga rapat semenara kita skor,” tutup Agus Riyadi. (Ben/ADV)
