Garuda Citizen – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Paripurna internal dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD di ruang sidang lantai dua gedung DPRD setempat.
“Diawali dengan mengucapkan Bismillah Hirrohmannirohim, pada hari ini, Senin 4 Maret 2024. Rapat Paripurna internal DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dengan agenda penyampaian nota pengantar terhadap Raperda inisiatif DPRD Bengkulu Utara, kami nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum,” kata Wakil Ketua 1 Juhaili, S.IP selaku pimpinan rapat paripurna internal yang didampingi Wakil Ketua II Herliyanto.
Dalam agenda paripurna tersebut, Juhaili menyampaikan ada 2 ( Dua) buah Raperda inisiatif DPRD yang telah dibahas sebelumnya. Dua Raperda inisiatif dewan tersebut yakni, Raperda tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan Raperda tentang pesantren.
“Sesuai dengan hasil rapat Banmus, kita hari ini menggelarkan rapat internal terkait belum tuntasnya dua Raperda inisiatif DPRD Bengkulu Utara. Dua Raperda tersbut diantaranya Raperda tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin,” ucap Juhaili.
Dari pantauan garudacitizen.com. Sebelum diserahkan ke unsur pimpinan DPRD. Laporan hasil tim Bapemperda untuk Raperda inisiatif dibacakan oleh salah satu Anggota tim Bapemperda yakni, AGUS RIYADI dari partai Gerindra.
Dalam penyampaiannya Agus Riyadi, M.Si mengatakan, “berdasarkan Laporan dari tim Bapemperda DPRD Bengkulu Utara, diketahui bahwasannya tahapan pembahasan Raperda tentang Bantuan Hukum masyarakat miskin, telah melalui tahapan dan prosedur yang telah ditentukan.
“Raperda ini ini sangat perlu dijadikan Perda, karena masih tingginya masyarakat yang kurang mampu alias miskin memerlukan perhatian atau pertolongan terkait bantuan hukum dari pemerintah daerah,” demikian Agus Riyadi. (Ben/ADV)
