Garuda Citizen – Ketua Aliansi LSM Bengkulu Utara, Syahrilluddin, angkat bicara terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara, Tahun Anggaran (TA) 2024 yang hingga kini masih terhambat lantaran belum mendapatkan nomor register dari pemerintah Provinsi Bengkulu setelah usai dievaluasi oleh Gubernur.
Pasalnya, dalam hal ini Syahriluddin menilai, terhambatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara, tahun 2024 tersebut, sangat berdampak terhadap semua sektor pelayanan publik. Bahkan, akibatnya masyarakat menjadi bagian yang paling dirugikan.
“Karena hingga kini APBD kita masih terhambat, tentunya Pelayanan publik terancam lumpuh. Hak masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara dalam APBD terkait anggaran kesehatan dan pendidikan juga terhambat. Anggaran kebutuhan baik barang dan jasa juga tidak bisa diadakan karena belum ada kepastian anggaran” ujar Syahrilludin di ruang kerjanya, Jum’at (2/2/2024).
Untuk itu, Syahril meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan langkah yang bijak dengan mengedepankan kepentingan rakyat.
Terhambatnya APBD, Masyarakat Jadi Korban
Menurut Syahril, Pemerintah Provinsi hendaknya bisa segera untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena masyarakat tidak bisa dijadikan korban akibat jika ada kelalaian yang dilakukan pemerintah. Hal itu terlepas dari apapun kendala yang dihadapi pemerintah di tahun politik menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2024, yang tidak menutup kemungkinan mengganggu kerja -kerja normal kepemerintahan.
“Akibat APBD kita ini terhambat, saya sering sekali mendengar keluhan disetiap Dinas, Badan dan kantor saat ini, bahwa ada honor yang belum dibayar. Ada juga yang dibayar tetapi tidak penuh, ada juga soal pembayaran listrik dan Air nunggak. Semua alasannya adalah anggaran,” tutur Syahril.
Tidak hanya kerja-kerja kepemerintahan yang akan terganggu, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi kecepatan dan ketepatan itu harus berada diposisi yang optimal. Karena ujung-ujungnya masyarakat juga yang akan mengalami dampaknya,” ujar Syahril.
“Atau misalnya pelayanan di rumah sakit, seperti ketersediaan obat. Ini hal-hal yang tidak bisa ditunda,” ucap Syahril
Inttinya, APBD memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterhambatan APBD akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah.
“Perlu masyarakat Bengkulu Utara ketahui, sejumlah jalan milik Pemerintah Provinsi Bengkulu di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, tahun 2023 dibangun melalui dana Instruksi Presiden (Inpres) dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Saya sebagai masyarakat Bengkulu utar mengucapkan terimaksih pak Jokowi,” beber Syahril.
Dengan terhambatnya APBD Kabupaten Bengkulu Utara, Kata Sayharil, dampaknya juga dirasakan oleh desa.
“Terhambatnya APBD 2024 ini, tentu juga mengakibatkan pembangunan di desa-desa ikut terhambat,” demikian Ketua Aliansi Bengkulu Utara. (Ben)
