Garuda Citizen – Dari 7 fraksi, hanya fraksi Dehasen yang tidak menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023.
Hal ini disampaikan langsung oleh Dwi Tanto selaku juru bicara dari fraksi Dehasen dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2023 yang dipimpin oleh ketua DPRD Kaupaten Bengkulu Utara, Sonti Bakara, SH didampingi wakil ketua 1 Juhaili, dan wakil ketua II Herliyanto di ruang sidang lantai dua gedung DPRD setempat, Selasa (12/9/2023).
“Atas nama fraksi Dehasen DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, kami dari fraksi Dehasen tidak menyampaikan pandangan terhadap APBD Perubahan tahun 2023 ini, karena banyak hal yang belum diketahui dalam APBD Perubahan tersebut,” ucap Dwi Tanto.
Ketika dikonfirmasikan oleh awak media ini, Dwitanto mengaku ada beberapa alasan kenapa fraksi Dehasen tidak menyampaikan pandangan terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2023. Salah satunya, terkait penambahan anggaran di sekretariat DPRD sebesar Rp 8 Miliar yang hingga kini tidak ada kejelasan peruntukannya anggaran tersebut.
“Kami tidak menyampaikan pandangan tadi itu, alasannya karena kami selaku anggota DPRD Komisi 1 yang katanya mitra kerja sekretariat DPRD sampai hari ini tidak diberitahukan apa tujuan dan untuk apa penambahan anggaran sebesar Rp 8 miliar di sekretariat DPRD pada APBD perubahan tahun ini,” ungkap Dwitanto.
Perlu diketahui, penambahan anggaran 8 Miliar tersebut, kata Dwitanto, merupakan penambahan dari anggaran sebelumnya yang telah disepakati sebesar Rp 45 miliar. Artinya, total anggaran di Sekretariat DPRD sebesar Rp 53 Miliar di APBD Perubahan Tahun 2023.
“Kalau tidak ada kejelasannya. Sebaiknya anggaran 8 Miliar itu digunakan untuk kepentingan masyarakat saja, seperti pembangunan jalan. Karena, saya rasa anggaran sebelum adanya penambahan itu sudah lebih dari cukup,” tutup Dwitanto. (Ben)
