Garuda Citizen – Salamun, salah satu anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, dari Partai Persatuan Pembangunan (P3) mengungkapkan, bahwa ada beberapa anggota Dewan mempertanyakan terkait usulan dana pokok pikiran (Pokir) tahun 2023 yang disinyalir raib lantaran hingga kini belum ada kejelasannya.
Padahal, anggaran untuk Pokir Dewan dalam APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023 senilai Rp 30 Miliar tersebut sudah lama disahkan. Bahkan, berdasarkan dalam kesepakatan bersama. Untuk per setiap anngota dewan mendapatkan jatah Rp 500 juta. Sementara, para unsur pimpinan dewan lebih dari itu.
“Sampai hari ini ada beberapa anggota dewan tidak tahu berapa jumlah dan seperti apa pokirnya. Salah satunya pokir saya yang hingga kini belum ada kejelasannya. Sedangkan, kita pada saat pengesahan APBD 2023 waktu itu sama-sama mendengar, bahwa total dana pokir dewan senilai Rp 30 Miliar,” ungkap Salamun.
Salamun Tetap Ngotot Minta Pokirnya di APBD 2023
Salamun juga mengakui, bahwa dirinya telah beberapa kali menyampaikan terkait hal ini kepada Sonti Bakara selaku Ketua DPRD Bengkulu Utara dan pihak TAPD. Namun, tidak membuahkan hasil karena dirinya tetap menolak, jika jatah pokirnya akan diakomodir di APBD Perubahan 2023.
“Pokonya saya mau jatah pokir saya yang ada di anggaran 30 Miliar di APBD murni dan soal ada pokir lagi di APBD perubahan itu persoalan nanti. Kalau tidak ada di APBD murni, itu perlu kita pertanyakan kemana uangnya,” tegas Salamun.
Menurut dia (Salamun, Red). Besaran dana pokir tersebut diajukan melalui fraksi dan disepakati serta diketahui bersama Pemkab Bengkulu Utara, dengan tujuan untuk merealisasi permintaan-permintaan (aspirasi) masyarakat.
“Kalau begini caranya, tentu akibatnya nama saya di masyarakat rusak, sementara saya sudah katakan jalan itu sudah terdaftar dan akan dibangun, tapi pada kenyataannnya tidak terelaisasi. Karena sudah dekat dengan tahun 2024, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya hal ini sepertinya ada unsur politis dan permainan,” Tutur Salamun.
“Parahnya lagi, beberapa kali saya minta daftar Pokir dengan pihak TAPD dan ketua DPRD tidak pernah dapat. Sepertinya ada yang dirahasiakan,” tutup Salamun. (Ben)
