Bengkulu Utara, GC – Sekira pukul 21 : 30 WIB malam. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan agenda finalisasi pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2023, Selasa (29/11/2022).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Paripurna gedung DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sonti Bakara, SH didampingi Wakil Ketua 1 Juhaili dan Wakil ketua II Herliyanto serta dihadiri para anggota Banggar DPRD setempat.
Rapat ini merupakan finalisasi dari hasil pembahasan RAPBD tahun 2023 yang telah dibahas dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
Diketahui, pelaksanaan rapat banggar ini ternyata dari tiga komisi yang ada di DPRD Bengkulu Utara, hanya komisi 3 yang tidak selesai melaksanakan hearing pembahasan RAPBD tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan masih banyak persoalan pada 6 OPD mitra kerja Komisi 3 yang belum terbahaskan dalam hearing Komisi.
“Adapun persoalan 6 OPD yang menjadi mitra kerja kami ini diantaranya, pertama angka anggaran di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) mereka tidak sesuai dengan angka anggaran yang tertuang di dalam KUA PPAS. Kemudian yang kedua, penyesuaian penyesuaian anggaran sangat besar. Contoh Dinas PUPR, awalnya anggaran mereka Rp 47 Miliar, setelah dilakukan penyesuaian angka anggarannya melonjak secara signifikan sebesar Rp 84 Miliar,” ungkap Ketua Komisi 3 Pitra Martin.
Parahnya lagi kata Pitra Martin, kepala OPD yang terkait tidak dapat menjelaskan ketika ditanya mengapa angka anggaran di KUA tidak sama dengan angka anggaran yang tertuang dalam RKA. Kemudian, apakah tidak menyalahi ketika penambahan anggaran lebih besar dari anggaran pokok sebelumnya.
“Sebenarnya kami sangat berharap sekali jawaban dari pihak OPD dan TAPD. Karena banyak sekali keanehan, seperti anggaran belanja pegawai di Sekretarian DPRD Bengkulu Utara sebesar Rp 19 Miliar. Sementara, anggaran Belanja Pegawai di BKAD mencapai Rp 66 Miliar. Demikian Pitra Martin. (Ben/ADV)
