Bengkulu Utara, GC – Kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas pendapatan daerah (Dispenda) Kabupaten Bengkulu Utara, yang saat ini telah berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hingga kini tidak jelas alias senyap ditelan bumi.
Padahal, Kasus dugaan korupsi terkait soal pajak galian C serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tower tahun 2015 yang tidak distorkan ke Kas daerah (Kasda) hingga dugaan penyelewengan anggaran rutin makan minum dan perawatan kendaraan dinas tahun 2016 tersebut, telah di periksa oleh pihak inspektorat dan hasilnya telah dilimpahkan ke pihak aparat penegak hukum.
Namun, sayangnya. Sampai saat ini penanganan kasus tersebut tampaknya belum menunjukan progres yang maksimal sebagaimana harapan para pegiat anti korupsi. Bahkan, Syarius Syarkawi, salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, juga sempat mengaku heran atas dinginnya kasus tersebut.
“Sebagai masyarakat, kami sangat berharap, agar pihak aparat penegak hukum. Mulai dari pihak kepolisian hingga pihak kejaksaan, dapat menindaklanjuti kembali kasus dugaan korupsi itu. Supaya kami masyarakat dapat mengetahui sejauh mana endingnya, jangan terkesan abu-abu,” ungkap Sayrius Syarkawi, Minggu (18/10/2020) di kediamannya.
Diketahui, Ir.H.Mian selaku Bupati Bengkulu Utara pada waktu itu juga sempat menyatakan, dirinya akan mengevaluasikan pejabat yang telah melakukan hal ini. Tetapi hingga saat ini pernyataan Ir.H.Mian tersebut belum tebukti kenyataannya. Karena hingga saat ini pejabat yang katanya akan dievalusi itu, masih saja terlihat santai lantaran masih memegang jabatan di posisi eselon II.
“Dengan adanya persoalan ini, kami masyarakat Bengkulu Utara juga berharap kepada Bupati selaku Kepala Daerah yang dipih oleh rakyat harus tegas meyikapi hal ini. Jangan Cuma bisa melontarkan omongan saja, tapi kenyataannya kosong,” pungkas Syarius Syarkawi. (Ben)
