Bengkulu Utara, GC – Untuk penanggulangan pencegahan penyebaran Virus Corona atau Covid-19. Pemerintah daerah Bengkulu Utara (BU) kembali melakukan pemangkasan anggaran bersekala besar tahap ke dua atau penyesuaian pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020.
Tidak tanggung-tanggung, jumlah sementara APBD yang telah dipangkas mencapai Rp 93 miliar lebih. Jumlah ini belum termasuk Rp 18 miliar hasil penyisiran sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Masrup, selaku Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) dalam sidak Pansus Covid-19 DPRD Bengkulu Utara, Senin (4/5/2020).
“Diluar dari Refocusing anggaran tahap pertama sebesar Rp 16 Miliar. Maka hasil Sementara Penyesuaian APBD Bengkulu Utara tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 Rp 93 Miliar,” terang Masrup, dengan tim Pansus Covid-19 di ruang kerjannya.
Lanjut Masrup, hasil pemangkasan tahap ke dua ini yang masuk ke dalam BTT hanya Rp 8 Miliar. Kemudian, kata Masrup, penyesuaian APBD ini juga dihitung dari pemangkasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Mulai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), DAU dan lain sebagainya. Bahkan, kegiatan yang bersumber dari DAK yang sudah di lelang tapi belum ditandatangai kontrak, semuanya tetap dibatalkan.
“Sampai hari ini kita belum menyampaikan laporan ke pusat, makanya saya katakan hasil penyesuaian APBD tahun 2020 ini sementara,” ungkap Masrup.
Cegah Covid-19, Hasil Pemangkasan Anggaran Segera Direalisasikan
Terkait dengan hal ini, Ketua bersama anggota Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, meminta agar miliaran angggaran yang sudah ada, segera direalisasikan untuk penanggulangan Covid-19. Apa lagi saat ini masih banyak masyarakat yang terdampak virus corona mengeluh lantaran belum mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat.
“Kita meminta, angran yang sudah ada jangan diendapkan, mereka segera gunakan anggaran yang sudah ada tersebut. Kemudian Kami dari Pansus sangat setuju dan tidak mempersoalkan potongan dari pusat, termasuk anggaran dewan ini kalau untuk rakyat kita persilakan diambil. Namun kita ingin laporan yang jelas, penggunaannya dan sebagainya,” kata Ketua Pansus Covid-19 Febri Yurdiman.
Tidak hanya itu saja, Ketua Pansus Covid-19 beserta anggotanya juga meminta, agar Pansus Covid-19 juga dapat dilibatkan dalam setiap pembahasan dana Covid-19. Karena sampai saat ini belum ada laporan penggunaan dana miliaran tersebut yang masuk ke Pansus. Sementara banyak masyarakat yang bertanya soal anggaran Covid-19 yang mencapai puluhan miliar tersebut.
“Kita harapkan kita ini dilibatkan kemudian ada laporan jelas dana yang dibutuhkan untuk Covid-19 dari mananya dan juga penggunaannya. Kita ini wakil rakyat tapi tidak tahu ke mana uangnya sementara masyarakat selalu bertanya kepada kami. Jadi itu yang kita harapkan, kalau anggaran yang telah dipangkas memang benar-benar untuk penanganan virus Corona, ya kami dukung,” pungkas Febri. (Ben)
