Bengkulu Utara, GC – Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikucurkan pemerintah pusat untuk masyarakat tidak mampu (miskin) di Kabupaten Bengkulu Utara, diduga tidak tepat sasaran.
Pasalnya, fakta di lapangan masih banyak warga yang benar-benar golongan ekonomi lemah alias tidak mampu hingga saat ini belum pernah mengenyam bantuan dari pihak pemerintah.
Seperti yang diungkapkan salah seorang warga desa Dusun Rajo, kecamatan Lais, berinisial NA saat mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, mengaku setiap bantuan yang dikucurkan oleh pihak pemerintah, baik itu berupa bantuan PKH maupun BPNT banyak yang tidak tepat sasaran lantaran hanya warga yang ada kedekatannya dengan Kepala Desa desa yang mendapatkan bantuan.
Bahkan, bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah hanya dinikmati sekelompok perangkat desa setempat. Padahal, setiap program bantuan dari pemerintah selalu ada petugas yang ditugaskan sebagai pendamping agar bantuan tersebut tepat sasaran.
“Tujuan saya kesini hanya mempertanyakan dengan pihak Dinas Sosial, mengapa saya selaku warga desa yang benar-benar masuk dalam golongan tidak mampu setiap ada bantuan tidak pernah dapat. Sementara warga yang ekonominya mapan selalu dapat bantuan. Anehnya lagi, beberapa perangkat desa setiap ada bantuan dari pemerintah pasti dapat ,” Ungkap NA, Selasa (14/4/2020).
Lanjutnya, ketika persoalan ini dipertanyakan dengan pendamping, selalu mereka mengatakan bahwa yang mendata orang-orang yang mendapat bantuan dari pemerintah tersebut adalah pihak perangkat desa setempat.
“Sepengetahuan saya, setiap perangkat desa melakukan pendataan tidak ada transparan. Seharusnya sebelum pendataan, pihak perangkat desa melakukan musyawarah dengan warga untuk mengetahui siapa saja warganya yang layak mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Kades Akui Perangkatnya Selalu Dapat Bantuan Lantaran Berdasarkan Data Lama
Menariknya lagi, Kepala Desa Dusun Rajo, Kecamatan Lais, Suroyo, saat dikonfirmasikan oleh awak media membenarkan bahwa adanya perangkat desa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Memang benar ada perangkat Saya yang masih menerima bantuan. Karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu masih menggunakan data lama, dan hingga bulan Juli ini nanti akan segera kami perbaiki. Sebab, perubahan data itu setiap enam bulan sekali,” Jelas Kades Dusun Rajo melalui Via Handponenya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial kabupaten Bengkulu Utara, Suwanto, dalam hal ini Mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menelusuri atas keluhan warga tersebut.
“Saya berharap kepada pihak perangkat desa yang melakukan pendataan benar-benar Valid. Agar kedepannya tidak ada lagi warganya yang mengeluh lantaran bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran,” tutup Suwanto. (Ben)
