Bengkulu Utara, GC – Usai pihak DPRD Bengkulu Utara melakukan sidak masalah PT SIL merambah hutan produksi terbatas (HPT) seluas 648 hektar. Kali ini beberapa orang warga perwakilan dari tiga Desa di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, bersama Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) mendatangi kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (11/2/2020).
Kedatangan warga 3 desa yakni, Desa Sebayur, Simpang Batu dan Bukit Harapan tersebut, bertujuan untuk menyampaikan terkait polemik warga dengan PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL) atas hak mereka yang selama ini belum memiliki legalitas kepemilikan lahan yakni berupa sertifikat. Hal ini disampaikan oleh Adi Prabowo, selaku Perwakilan JPKP.
“Selama ini belum diberikan hak-haknya, sebagai masyarakat pribumi asli tergeser oleh perusahaan dari luar yang tidak perduli dengan masyarakat pribumi,” Kata Adi Prabowo.
Dijelaskan Adi Prabowo, sebenarnya warga tidak keberatan dengan adanya perusahaan tersebut. Namun, pihak perusahaan itu harus memikirkan nasib masyarakat. Seperti didalam HGU 33 dan HGU 11 ada sekitar 2000 hektar yang digarap oleh perusahaan. Tapi sedikit pun tidak ada untuk meningkatkan perekonomian masayarakat, melainkan hanya menggemukkan pihak perusahaan.
“Kami harapkan dengan datangnya kami kesini, dapat memberikan jalan keluar terhadap rakyatnya yang asli pribumi. Karena hak hidup yang selama ini belum ada secara legal formal, yaitu berupa adanya sertifikat,” sampainya.
Kedatangan warga dari 3 Desa dan JPKP langsung disambut oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Hj. Oslita Muslimin, SH, MH di ruang Rapat Rafflesia, Pemprov Bengkulu.
“Mengenai permasalahan ini, nantinya kita dari Pemprov akan mencarikan solusi yang terbaik, baik untuk warga maupun perusahaan,” Kata Oslita. (Red)
