Bengkulu Utara, GC – Era kepemimpinan Bupati Ir.H.Mian. Sebanyak 5 orang perwakilan dari masyarakat Kecamatan pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, mendatangi kantor Gubernur Provinsi Bengkulu, senin (10/02/2020).
Kedatangan perwakilan warga pulau Enggano tersebut, bertujuan untuk menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah Provinsi Bengkulu, agar lepas dari kabupaten Bengkulu Utara, lantaran selama ini terkesan kurang dipedulikan dari pemerintah daerah setempat.
Ketua lembaga adat Pulau Enggano (PAABUKI) Ferdinan Kaharudin, mengatakan, sebanyak 6 kepala suku dan hampir 70 persen masyarakat di Pulau Enggano meminta untuk lepas dari Kabupaten Bengkulu Utara. Hal tersebut lantaran pulau enggano hingga saat ini dalam keadaan gelap gulita, akibat pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak ada.
Ferdinan Kaharudin juga mengatakan, selain pulau enggano dianak tirikan. Akibat birokrasi yang jauh dengan ibu kota kabupaten, sehingga permasalahan yang terjadi selalu berulang-ulang, khususnya masalah transportasi, BBM, dan pembangunan yang ada di Pulau Enggano.
“Para ketua adat dan masyarakat di Pulau Enggano meminta pindah ke kabupaten/kota yang lebih dekat jarak dengan Pulau Enggano. Selain itu, kondisi perekonomian masyarakat di pulau enggano yang dibawah naungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, lumpuh lantaran tidak adanya transportasi yang beroperasi di Enggano ” ujar Ferdinan Kaharudin, dengan awak media setelah usai dialog dengan perwakilam Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Sementara itu, Asisten ll Setda Provinsi Bengkulu Hj. Yuliswani, ketika menemui 6 orang perwakilan masyarakat pulau Enggano mengatakan, atas hal ini pihak Pemerintah provinsi Bengkulu bersama masyarakat Enggano akan melakukan pembahasan khusus.
“Memang perwakilan masyarakat Pulau Enggano membahas itu. Namun kita harus sampaikan bahwa rencana tersebut harus ada pembahasan khusus dan ada aturan-aturan terkait,”ungkap Yuliswani (Ben)
