Bengkulu Utara, GC – Terkait temuan BPK RI soal pengadaan bibit sapi bali betina yang di gelontorkan dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) yang dinyatakan tidak sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Mendapat tanggapan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Yovi, selaku PPTK pengadaan sapi di Dinas TPHP Kabupaten Bengkulu Utara kepada awak media, Selasa (3/12/20119) di ruang kerjanya, menanggapi masalah tersebut yang sudah mencuat ke publik akhir-akhir ini di media online mengatakan, masalah temuan BPK tersebut kecil dan tidak menjadi sebuah permasalahan.
“Kalau soal pengadaan bibit sapi itu tidak ada masalah, lagian juga itu sudah selesai,” ungkap Yovi.
Namun ketika awak media mempertanyakan mengenai mekanisme penyelesaiannya masalah temuan BPK tersebut,dirinya tidak dapat memberikan penjelasan atas hala itu, dan mengarahkan agar para awak media mempertanyakan dengan atasannya, dalam hal ini yakni Kuasa Barus, sebagai Kepala DTPHP Bengkulu Utara.
“Saya tidak bisa memberikan penjelasan hal itu, jadi saya sarankan agar pertanyakan dengan Kadis. Karena yang lebih mengetahui soal kejelasannya itu adalah kadis TPHP,” tutup PPTK. (Ben)
