Bengkulu Utara, GC – Zaman kepemimpinan Bupati Ir.H.Mian. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara (BU) tahun 2018 melalui Dinas Kesehatan menganggarkan dari APBD untuk perbaikan gizi masyarakat hanya Rp 80 juta.
Hal ini berbanding terbalik dengan anggaran untuk pembelian kendaraan dinas (Kendis) tahun 2018 yang nilainnya sebesar Rp 1,5 Miliar. Tentu ini menjadi dasar pertanyaan dikalangan masyarakat umum di Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah.
Padahal, APBD sejatinya adalah “manajerial” keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya.
Karena, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan pemakaiannnya harus dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, APBD untuk Rakyat bukan slogan atau sekedar janji politik, tapi harus menjadi komitmen Bupati Bengkulu Utara. Sebab selain merupakan amanat undang-undang, sudah selayaknya pembangunan yang pro-rakyat menjadi komitmen bupati yang visioner, yang sadar bahwa pemberdayaan rakyat dalam konteks otonomi adalah keharusan demokrasi politik partisipatoris.
Itu sebabnya mengapa keberpihakan tersebut harus dijadikan pilihan. Karena APBD harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar, khususnya pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja. Semua itu berorientasi pada rakyat yang ekonominya menengah kebawah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh rakyat. (Ben)
