Bengkulu Utara, GC – Program peremajaan kebun kelapa sawit rakyat (replanting) di Kabupaten Bengkulu Utara, sepertinya menuai banyak sekali masalah.
Pasalnya, berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi II DPRD Bengkulu Utara ke lapangan, bahwa pelaksanaan program replanting sawit melalui Dinas Perkebunan, tampaknya masih dalam keadaan amburadul.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Utara, A Razali, menjelaskan, dari hasil sidak yang dilakukan oleh Komisi II, ternyata ada beberapa temuan yang mereka dapatkan. Diantaranya, ada salah satu poktan yang hingga kini progres pelaksanaannya terkesan lamban.
“Ada salah satu poktan kalau tidak salah yang ketuanya pak Maryanto pelaksanannya baru sekitar 20 persen,”ungkap A Razali, Selasa (11/6/2019) dengan awak media.
Selain itu, pihak dewan bagian komisi II juga menemukan adanya masalah pada bibit sawit yang telah dibelikan para kelompok tani tersebut.
Karena, bibit yang dibelikan dan diterima oleh para kelompok tani dari salah seorang peneydia bibit yang bernama Jonder itu, diduga merupakan bibit yang tidak bermutu alias tidak jelas asal usulnya.
“Kita belum tahu apakah bibit itu bersertifikat atau tidak sebab yang bersangkutan tidak ada saat kita datang. Sepengetahuan saya, agar jelas kualitasnya, sebaiknya bibit diambil dari Agricinal atau PT Bio,”terangnya.
Setelah usai melakukan sidak ini, kata ketua Komisi II, pihaknya akan segera melakukan rapat masalah hal tersebut secara internal. Selanjutnya, mereka dari Komisi II akan kembali lagi melakukan sidak ke setiap kelompok yang menerima program replanting.
“Setelah usai kami melakukan rapat hal ini nanti, kami akan melakukan sidak kembali ke setiap kelompok tani yang mendapatkan program replanting,”demikian A Razali.(Ben)
