Bengkulu Utara,(GC) – Setelah hearing LKPJ Bengkulu Utara Tahun 2017, senin (16/4/2018) di gedung DPRD diskor 1 jam lantaran Sekda belum hadir, tetapi setelah Sekda Bengkulu Utara, Haryadi hadir sekitar pukul 1.30 wib siang, hearing digelar kembali.
Berdasarkan pantauan Media ini, Hearing pembahasan LKPJ 2017 yang dipimpin oleh wakil ketua I, Bambang Irawan kali ini berlangsung alot dan memanas. Bahkan, ada beberapa anggota DPRD Bengkulu Utara yang hadir pada saat hearaing sempat emosi hingga ada salah seorang anggota dewan yang menghempaskan salah satu buku laporan penjabaran realisasi anggaran tahun 2017 lalu secara keras ke mejanya.
Meledak-ledaknya emosi para anggota dewan tersebut, lantaran para anggota dewan yang hadir menilai, bahwa penyampaian laporan dari pihak Kepala SKPD Bengkulu Utara yang hadir tidak jujur dan terkesan sandiwara alias tidak sesuai dengan realita yang ada.
Seperti yang disampaikan oleh ketua Komisi III, Mohtadin, bersama anggotanya Dedi Syaproni, mengatakan, Jika mengacu pada laporan dari kepala Dinas PUPR di penjabaran realisasi anggaran tahun 2017 menjelaskan, bahwa realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur tahun 2017 lalu mencapai 70,80 persen dan tidak ada masalah. Padahal, pada kenyataannya di lapangan masih banyak pekerjaan proyek tahun 2017 yang lalu, hingga saat ini belum terselesaikan.
Misalnya, pekerjaan Proyek Bendungan Desa Sengkuang yang menelan dana Rp.5 miliar, kemudian pekerjaan proyek peningkatan jalan Hotmix kota bani-suka maju yang menelan dana Rp.11 miliar , terus pekerjaan proyek SP 4 air sabai. Yang semuanya hingga kini, proyek tersebut menurut Mohtadin masih dalam keadaan terombang ambing. Begitu pula dengan proyek jalan di gembung raya, dengan anggaran Rp.2 Miliar lebih tetapi volume pekerjaanya hanya 300 Meter.
“Kita mau para kepala dinas yang menyampaikan laporannya dengan kami ini yang jujur dan sesuai dengan fakta yang ada, biar kita tau apa kendala dan bagai mana mencari solusinya, kalau kami menilai para kepala SKPD yang menyampaikan begini dan begitu dengan kami saat ini hanya sandiwara, karena kenyataan dilapangannya ternyata nol koma kosong,”Jelas Mohtadin.
Selain itu, Selamet Waluyo, selaku ketua Bapemperda, pada saat hearing juga membantah apa yang disampaikan oleh kepala Bappeda, Siti Qoriah dengan pihak dewan. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Siti qoriah tersebut, hanya pembohongan publik semata.
“Apa benar yang disampaikan oleh sampean itu, kalau menurut saya itu hanya pembohongan publik. Sebab, apa mungkin sampean tau apa kendala di Bappeda selama ini, sementara sampean baru beberapa hari saja dilantik menjadi kepala Bappeda,” tegas Selamet Waluyo.
Hal senada yang disampaikan oleh salah seorang anggota dewan bagian komisi II, Pitra Martin soal alih pungsi lahan. Ketika asisten II, Untung menyapaikan laporanya berdasarkan aturan yang ada, juga langsung dibantah oleh Pitra Martin, sebab apa yang disampaikan oleh Untung selaku asisten II yang katanya pakar aturan tersebut, juga tidak sesuai dengan fakta yang ada.
“Semua aturan yang dijelaskan oleh pak untung ini memang tidak ada yang salah, tetapi mana buktinya, apakah sudah dijalankan atau belum aturan itu saat ini, rakyat ini ngak perlu pejabat yang hanya pintar baca aturan saja, sementara kenyataannya tidak ada” cetus Pitra Martin.
Begitu juga halnya yang disampaikan salah seorang anggota dewan yang bernama, Agus Riadi menjelaskan, dirinya juga menilai persoalan mutasi atau kenaikan jabatan seorang PNS di Bengkulu Utara saat ini, diduga masih banyak menyalahi aturan.
Sebab, berdasarkan hasil data yang Ia dapatkan, saat ini ada salah seorang PNS yang selama ini hanya guru biasa, namun tanpa melakukan pelatihan atau melalui prosedur yang ada, tetapi bisa meloncat menjadi camat. Bahkan, ada juga yang langsung menjadi sekretaris Dinas, atau sering orang menyebutnya dengan istilah “Pangkat Naga Bonar”.
“Katanya kita ini mau Good Goverment, tetapi pada saat mutasi jabatan PNS di Bengkulu Utara ini, diduga masih ada yang tidak sesuai dengan aturan, itu bagai mana ya,” Jelas Agus Riadi.
(Beni Garuda Citizen)
