Kepahiang, GC – Terhitung sudah belasan tahun, kondisi jalan dari simpang warung Diana Tadin hingga menuju ke lokasi Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang rusak parah dan tak pernah lagi tersentuh dengan pembangunan.
Padahal, desa Peraduan Binjai setiap tahun mendapatkan anggaran dana desa dari APBN miliaran rupiah. Namun Sangat disayangkan, anggaran tersebut pengelolaannya disinyalir syarat KKN.
Menurut keterangan salah seorang kepala dusun (kadus) III Desa Peraduan Binjai, Sudirman dengan wartawan media ini dikediamannya mengatakan, sebagai warga Desa dusun III Desa Peraduan Binjai, dirinya sudah lelah melihat kondisi jalan yang seperti ini.
Bagai mana tidak. ketika musim penghujan tiba, kata Sudirman, kondisi jalan tersebut seperti kubang babi. Namun apa bila di musim kemarau, Banyak rumah warga yang kotor akibat debu jalan. Bahkan sering menimbulkan wabah penyakit bagi warga sekitar, akibat debu jalan ketika banyaknya kendaraan yang melintas.
“kalau musim penghujan, bagi yang tak ada tempat beternak ikan lele, lepaskan aja di jalan kami ini,” Ujar Sudir, Senin ( 9/4/2018 )
Berharapnya warga dilakukan pembangunan Jalan dari simpang warung tadin menuju ke BBI. Karena selain jalan untuk perluasan desa. Jalan tersebut setiap harinya digunakan masyarakat desa setempat, sebagai akses kelancaran warga untuk mengangkut hasil bumi dari lokasi perkebunannya.
“Kami sangat berharap sekali jalan ini dibangun, karena selain untuk memperlancarkan warga desa mengangkut hasil kebunnya, jalan ini juga dapat dijadikan untuk perluasan desa, mengingat sudah banyaknya rumah warga dikiri dan kanan jalan ini,”terang Sudir.
Masjid Desa Peraduan Binjai
Sudirman juga mengatakan, Semenjak kepala desa Sukiman Dahri. Jalan ini sepertinya memang disengaja oleh pihak pemerintah desa untuk tidak membangunnya.
“Saya heran, mengapa Perangkat Desa Terkesan Sengaja Membiarkan kondisi Jalan Menuju BBI rusak parah,”kata Sudirnan.
Usulan Warga Pada Perangkat Desa Selalu Ditolak
Sebab, beberapa kali warga mengusulkan dengan pemerintah desa, agar miliaran ADD dari APBN dapat dibagi separohnya untuk pembangunan jalan menuju BBI, selalu ditolak oleh Kades.
Bahkan, berbagai alasan penolakan pihak perangkat desa tidak ingin membangun jalan tersebut. Salah satu alasanya pihak pemerintah desa setempat yakni, jalan itu tidak dapat dibangun menggunakan DD, karena jalan itu milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang.
“Sepengetahuan saya, dulu sewaktu kepala desa yang lama, jalan ini katanya jalan perluasan desa, artinya jalan ini milik desa dong. Anehnya, ketika ditanya dengan kades Sukiman jalan ini tidak dibangun menggunakan ADD karena jalan ini milik Dinas PU, kapan berubah setatusnya saya tidak tau,” Jelas Sudir.
Sebagai Warga Negara Indonesi yang tinggal di dusun III Desa Peraduan Binjai, jika memang benar jalan tersebut milik Dinas PU, dirinya sangat berharap tahun 2018 ini, agar pihak pemerintah daerah kabupaten kepahiang dapat memperhatikan dan mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pembangunan jalan sekitar 6 KM dari simpang warung Diana Tadin menuju kelokasi BBI.
“Kalau memang benar ini jalan milik Dinas PU, kami berharap pihak pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan kami di tahun ini, sebab jalan ini sudah hampir belasan tahun tak lagi tersentuh dengan pembangunan. Kemudian kami juga berharap kepada aparat penegak hukum agar dapat melakukan penyelidikan terkait setiap tahun miliaran rupiah ADD desa Peraduan Binjai,” demikian harap Sudir. (Ben)
