Garudacitizen.com,Bengkulu Utara-Salah seorang ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Anti Korupsi (LAK), Tarmizi.BS Bengkulu Utara (BU) mengaku kecewa lantaran banyaknya proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017 lalu yang menelan APBD miliaran rupiah banyak terkesan molor dan tidak selesai dalam satu tahun anggaran.
“Tentu kami masyarakat Bengkulu Utara dari lembaga kontrol sangat kecewa dengan banyaknya proyek dari Dinas PUPR tahun 2017 lalu molor dan terkesan tidak selesai dalam satu tahun anggaran,” ungkap Tarmizi, Sabtu (24/2) di kediamannya.
Selain kecewa, Tarmizi.BS juga menilai, banyaknya proyek yang molor alias tidak selesai dalam satu tahun anggaran tersebut lantaran diduga kurangnya pengawasan dari pihak dinas yang terkait.
“kalau saya menilai, selain kesalahan dari pihak kontraktor, sepertinya pihak Dinas PUPR juga kurang pengawasan pada saat pihak kontraktor sedang melakukan pekerjaan,” ujar Tarmizi.
Bahkan Tarmizi juga memaparkan, Seperti pekerjaan proyek peningkatan jalan Hotmix yang beralokasi di Kota Bani-Suka Baru kecamatan putri hijau yang menelan dana Rp.11,5 Miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 lalu pekerjaannya molor hingga habis masa satu tahun anggaran belum juga selesai. Dengan demikian, mesikpun proyek pekerjaan jalan tersebut saat ini diselesaikan pekerjaannya namun penyelesaiannya terkesan dipaksakan.
Lanjut tarmizi.BS, dari hasil pantauannya lapangan, selain proyek peningkatan jalan Hotmix Kota Bani-Suka Baru, tampaknya pembangunan bendungan irigasi di desa sengkuang kecamatan kerkap yang menelan dana Rp.5 Miliar juga dikerjakan tidak tepat waktu sesuai dalam kontraknya. Bahkakan berdasarkan data yang dihimpun dari pengakuan kepala Desa setempat menjelaskan, bahwa pihak kontraktor proyek tersebut diduga juga telah melakukan penyimpangan karena tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditentukan.
“Sehingga dengan ini saya berharap kepada Bupati Bengkulu Utara, Ir.Mian agar tahun ini dapat mengevaluasi kembali para pejabat PUPR, kemudian pihak dinas yang terkait juga harus berhati-hati dan teliti saat memilih kontraktor,” Demikian harap Tarmizi.(Ben)