Bengkulu Utara, garudacitizen.com – Miliaran Anggaran untuk Media massa di Humas Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Bengkulu Utara. Tahun Anggaran 2015 hingga Tahun 2016 lalu, Disinyalir ladang Korupsi.
Hal ini diungkapkan oleh salah seorang wartawan Koran Mingguan Jendral, Harinton, Kamis (5/1/2017) dengan media ini di kediamannya.
Pasalnya, setiap tahun anggaran untuk peliputan media cetak dan online hingga media elektronik, selalu diperlakukan oleh Humas pemda Bengkulu Utara secara tidak adil dan tidak transparan. Parahnya lagi, disinyalir ada aroma pungli pada saat pihak Humas memberikan dana publikasi kepada awak media.
Bahkan, pihak Humas pun selalu berbelat belit dan terlihat tidak mau transparan untuk memberikan jawaban, saat dipertanyakan tentang berapa media dan media apa saja yang di anggarkan pada tahun 2015 hingga 2016 lalu.
“Yang Namanya Media itu tugas dan pungsinya sama. Kalau memang ada anggaran untuk publikasi, seharusnya pihak humas membagikannya secara merata, sesuai dengan porsi media masing-masing. Bukan hanya untuk 1 atu 2 media saja yang diprioritaskan,” Ungkap Harinton.
Berharap Aparat Penegak Hukum Usut Dana Publikasi Media di Humas Pemda Bengkulu Utara
Harinton berkeinginan, dengan adanya hal ini, dirinya berharap agar pihak BPK benar-benar melakukan pemeriksaan dengan serius terhadap anggaran dana Media di Humas pemda Bengkulu Utara.
Bahkan Harinton juga berharap, pihak aparat penegak hukum juga dapat melakukan pengusutan atas dugaannya korupsi terhadap anggaran untuk media di humas pemda tersebut.
“Humas pemda jangan ada pilih kasih terhadap media. Kemudian saya juga berharap, agar anggaran untuk publikasi media di Humas pemda bengkulu Utara pada tahun 2015 – 2016 diusut oleh aparat penegak hukum, jangan mereka terkesan tutup mata saja atas hal ini,” Harap Harinton.
Sementara jika kita kajikan soal media massa, sebenarnya Media Massa juga sebagai penyambung lidah pemerintah. Sehingga, bukan hanya masyarakat saja yang membutuhkan media massa, tetapi media massa juga dibutuhkan oleh pemerintah.
Seperti berbagai kebijakan dan rencana kebijakan pemerintah, juga membutuhkan pers sebagi media. Bahkan Media massa juga dapat membangun pemerintah yang baik (Good govermance). Namun meskipun demiukian, bukan berarti pihak humas pemda melakukan pilih kasih terhadap media. (Ben)
