Bengkulu Utara,garudacitizen.com – Pemberian uang lembur atau beban kerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara tahun 2011- 2015. Disinyalir berbau korupsi.
Pasalnya, total uang sebesar 8 miliar yang di keluarkan itu. Menurut penjelasan kepala Bappeda Mustarani Abidin,SH,Msi, (28/10/2016) di ruang kerjanya mengatakan, tahun lalu pihaknya sudah menyurati bagian hukum untuk melakukan pengkajian ulang atas pembayaran uang lembur tersebut.
Selain itu, Mustarani juga mengatakan, atas hal ini. Pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terus mepertanyakannya.
Karena hingga saat ini, belum ada analisis siapa saja karyawan yang berhak menerima uang beban kerja itu. Bahkan, yang lebih anehnya lagi, seorang direktur RSUD juga mendapatkan bagian uang tersebut.
“Kita sudah melayang kan surat pada yang bersangkutan, karena setiap setiap pemeriksaan dari BPK, hal ini selalu dipertanyakan mengenai dasar dan analisis pemberian uang beban kerja itu,” Ungkap Mustarani.
Kemudian Mustarani menambahkan, kalau berdasarkan penilaiannya. Yang dikatakan beban kerja itu, adalah pekerjaan sehari-hari yang harus di lakukan.
Maka berdasarkan analisisnya, sangat tidak tepat kalau hal ini di katakan beban kerja. Sebab, pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari di RSUD, bukan suatu beban. Melainkan tugas yang harus di lakukan.
“Menurut saya tidak tepat kalau itu di katakan beban, karena pekerjaan yang mereka lakukan itu bukan beban, melainkan tugas yang harus di laksanakan,”Ujarnya.
Sementara Direktur RSUD Arga Makmur, dr.Jasmen Silitonga, melalui Via Handpone nya membantah jika pihak BPK selalu mempertanyakan adanya pembayaran uang beban kerja yang bersumber dari APBD Bengkulu Utara di RSUD Arga Makmur selama tahun 2011 hingga tahun 2015, sebagai temuan yang harus di kembalikan.
“Sampai saat ini pihak BPK tidak ada mengatakan adanya temuan terhadap pemberian uang beban kerja tersebut, karena semuanya sudah sesuai aturan,”ujar Jasmen.(BEN)
