Bengkulu Utara, GC – Sidang paripurna dalam rangka pembahasan materi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 di gedung DPRD Bengkulu Utara (6/9/2016) yang dihadiri seluruh jajaran SKPD setempat, membuat geram 2 anggota dan dewan.
Sehingga, sidang yang di pimpin Selamet Waluyo Sucipto, selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) suasananya berlangsung panas.
Geramnya dua anggota dewan dari Fraksi Kebangkitan Hati Nurani Rakyat, Sonti Bakara dan Fraksi PKPI, Pitra Martin tersebut di karenakan belum dapat menerima atas penjelasan kepala Dinas pengelolaan keuangan Aset Daerah (DPKAD), Nosi Jusianti, yang mengatakan tidak bisa menjelaskan secara rinci tentang Aset Bengkulu Utara di tahun 2015 yang berjumlah Rp 2 Triliun lebih. Dimana hilang sebesar Rp. 610 Milyar.
Ironisnya lagi, menurut Sonti, Ada beberapa lampiran Raperda yang hanya di lapirkan selembar kertas putih alias kosong. Semestinya, lampiran tersebut seharusnya berisikan catatan rangkuman dari LKPD dan tentang catatan aset BUMD Bengkulu Utara.
“Kalau saya bandingkan dengan Raperda tahun lalu, semua lampiran ada catatannya. Tetapi yang sekarang ini kok ada dua lampiran yang kosong. Ada apa semua ini!?.. Tolong jangan ada dusta di antara kita,” ujar Sonti sengit.
Sonti juga mengatakan, pihaknya sudah satu tahun menunggu catatan secara rinci tentang aset Bengkulu Utara yang terkesan tidak jelas ini. Namun, sampai hari ini pihak DPKAD kabupaten Bengkulu Utara belum juga bisa memberikan catatan tersebut. Begitu juga dengan aset BUMD, PD Arma Niaga yang bermasalah pada tahun 2014. Dimana terkesan di hapuskan padahal sampai saat ini hal tersebut belum dilakukan penghapusan aset tentang itu.
“Kami sudah satu tahun menungggu. Tapi sampai saat ini belum juga bisa memberikan penjelasan secara rinci. Sebagai wakil rakyat, kami harus tahu, kemana aset yang hilang itu. Apa di makan setan kek?? Apa di bawa arus air kelaut,” pungkas Sonti dengan nada tinggi.
Selain itu, Fraksi PKPI, Pitra Martin, juga merasa geram dengan pihak DPKAD yang hanya menjawab atas pertanyaannya bahwa pihak BPK belum memberikan lampiran kerja terkait neraca aset tak berwujud tahun 2014 dan tahun 2015 lalu. Semetara, menurut dia (Pitra martin,Red) hasil audit BPK di tahun 2015 sudah lama selesai.
“Yang saya minta penjelasnya itu, dimana jumlah aset di tahun 2014 sebesar 2,245 miliar dan pada tahun 2015. Aset tersebut menjadi sebesar 2 triliun sementara belanja modal saat itu hanya Rp.132 miliar rupiah,” jelas Pitra Martin.
Lanjutnya, jika di lihat dari anggaran aset di tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp. 24 Miliar. Aset saat ini hanya ada penambahan sebesar Rp 6 Miliar. Sehingga dengan demikian anggaran di tahun 2015 yang terkesan sia-sia yaitu sebesar Rp 107 Miliar.
“Kalau di lihat dari anggaran aset di tahun 2014 dan 2015 hanya ada penambahan 6 milyar dengan aset yang berjumlah sebesar 24 miliar,” tutup Pitra Martin.(BEN)
